Berita Terkini

Hari ini, Senin 31 Januari 2022 KPU Kabupaten Ende melakukan rapat rekapitulasi internal DPB periode bulan Januari Tahun 2022 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Ende. Rapat dihadiri oleh semua Komisioner, Sekretaris, semua Kasubbag dan Operator Sidalih dengan menetapkan jumlaH DPB periode bulan Januari sebesar 171.130 pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende melakukan pembahasan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor KPU Kabupaten Ende, Selasa (20/1/2026). Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya penataan mekanisme pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ende, Kasubbag, serta staf sekretariat. Dalam pembahasan, peserta menelaah mekanisme permohonan informasi publik, tata cara pelayanan informasi kepada masyarakat, serta alur pelayanan informasi agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pembahasan draf SOP PPID ini, KPU Kabupaten Ende menargetkan tersedianya pedoman pelayanan informasi yang memberikan kepastian prosedur bagi pemohon informasi serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan informasi publik, khususnya terkait informasi kepemiluan dan kelembagaan.

#temanpemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende mengikuti rapat koordinasi sinkronisasi program KPU Mengajar yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (08/10/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai hal penting terkait pelaksanaan program KPU Mengajar di masing-masing daerah. Salah satu pokok bahasan utama adalah penyusunan materi ajar yang akan digunakan dalam kegiatan edukasi kepemiluan di Kampus maupun di sekolah-sekolah. KPU Provinsi NTT mendorong agar setiap KPU kabupaten/kota menyiapkan materi yang menarik, kontekstual, dan mudah dipahami oleh para siswa. Selain itu, dalam rapat juga dibahas pentingnya menjalin kerja sama formal dengan pihak sekolah melalui perjanjian kerja sama (PKS) guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program KPU Mengajar. Melalui kerja sama tersebut, kegiatan pendidikan pemilih di lingkungan sekolah diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. KPU Provinsi NTT juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan KPU Mengajar. Setiap KPU kabupaten/kota diharapkan mampu mengemas kegiatan ini secara menarik agar pesan-pesan kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik kepada generasi muda. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan KPU Mengajar di seluruh Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi kepemiluan di kalangan pelajar. Program ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam mewujudkan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas. #kpumelayani#kpukabupatenende